pp no 16 tahun 2018 tentang satpol pp. Jenis PPID. pp no 16 tahun 2018 tentang satpol pp

Peraturan Pemerintah (PP) tentang Perubahan Kedua Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2001 Tentang Peraturan Gaji Anggota Kepolisian Negara Republik IndonesiaUntuk melaksanakan ketentuan Pasal 256 ayat (7) Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pada 3 Mei 2018, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) No. 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. Silahkan Anda merujuk ke PP tersebut melalui link ini. Event. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri). Atas dasar pelaksanaan tugasnya, Satpol PP memiliki landasan formatif untuk menetapkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satpol PP; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Satpol PP, menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat sesuai dengan tugas pokok dari Satpol PP No. 16 TH. minimal Satpol PP, dan pembinaan teknis operasional Satpol PP diatur dalam Peraturan Menteri. (4) Satpol PP Tipe B apabila variabel besaran organisasi perangkat daerah mencapai nilai kurang dari 60 (enam puluh). PERMENDAGRI No. 25 Mei 2023, 14:01 WIB. Peraturan Presiden tersebut diterbitkan untuk menegakkan Beradasarkan PP No. Lompat ke konten. Kemudian dalam Pasal 6 juga menjelaskan fungsi dari Satpol PP yaitu: a. 16 Tahun 2018 tentang Satpol PP, yang meliputi kegiatan: a. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Kepala Satpol PP DIY Pengarah 2. 361 kali: Status: Diubah oleh : Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ; Mencabut : Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Info Bimtek Peraturan Pemerintah No 16 Tahun 2018 Tentang Satpol PP Mengenai Pasal 257 ayat 7. Satuan Polisi Pamong Praja - Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 Dapatkan konten premium dari Hukumonline Pro menyajikan koleksi pusat data terlengkap dan analisis hukum mendalam, memudahkan Anda dalam melakukan riset hukum. Bimtek dan Diklat PP Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satpol PP. Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 256 ayat 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pada 3 Mei 2018, Presiden Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Pemerintah No 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja. Menyatakan bahwa Satpol PP adalah bagian perangkat daerah dalam penegakan Perda dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat. PP 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja | Jogloabang. 16. Secara lebih. E. menegakkan Perda dan Perkada, b. Surat Perintah Penyidikan. Dalam surat edaran tersebut, Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) diminta untuk menyusun langkah strategis penataan pegawai non ASN/ tenaga honorer sebelum batas waktu tersebut. ditegaskan bahwa Satpol PP dibentuk untuk menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman, serta menyelenggarakan pelindungan masyarakat h. PP No 18 Tahun 2016 Sebagaimana telah diubah dengan PP No 72 Tahun 2019;PP No 16 Tahun 2018;Perda No 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah. 2. 102, TLN NO. PP No. Pokja Pemilihan 6. Dokumen ini juga menjelaskan tentang tugas, fungsi, wewenang, dan tanggung jawab Satuan Polisi Pamong Praja dalam menjaga ketertiban umum dan penegakan peraturan daerah. 2016 : Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah. Pelatihan Satpol PP Menciptakan Tata Kelola Pemerintahan Effective dan Berkualitas. 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. 15 Juli 2019 Sumber. 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 maupun dalam peraturan lainnya merupakan suatu hal yang sangat vital. Peraturan Pemerintah (PP) NO. 2020 tentang Penyelenggaraan Tibumtranmas dan Linmas; dan (3) Perdaayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pemenuhan Hak Pegawai Negeri Sipil, Penyediaan Sarana dan Prasarana Minimal, Pembinaan. Preview. Selama PPKM, seringkali diberitakan Satpol PP yang menindak pelanggar PPKM dengan kekerasan. Satpol PP sebagai perangkat daerah, mempunyai peran yang sangat strategis dalam memperkuat otonomi daerah dan pelayanan publik di daerah. Besides that, Satpol PP dipimpin oleh seorang kepala satuan dan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah. 16. Pelatihan Satpol PP Menciptakan Tata Kelola Pemerintahan Effective dan Berkualitas. 26, TLN No. Bimtek Peraturan Pemerintah No 16 Tahun 2018 tentang Satpol PP Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 256 ayat 7. 17. Satuan Polisi Pamong Praja. Judul. Pergub No 70 Tahun 2019 ttg Perubahan SOTK Satpol PP. Peraturan Pemerintah (PP) tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Lembaga Administrasi NegaraBarito Utara, Satpol PP dipisahkan dari Pemadam Kebakaran. penyusunan program penegakan Perda TRAINING ONLINE PP NO. 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja, sebagai berikut: Pasal 2 ayat (1) Untuk menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman serta menyelenggarakan pelindungan masyarakat di setiap provinsi dan kabupaten/kota dibentuk Satpol PP. PMDN No 101 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimum Urusan Bencana Daerah. Peraturan Pemerintah (PP) NO. Perda No. Dasar hukumnya adalah, Undang-Undang (UU) nomor 24 tahun 2007 tentang penanggulangan bencana, kemudian UU nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah, dan Peraturan Pemerintah (PP) nomor 6 tahun 2010 tentang Satpol PP yang diperbaharui lagi dengan PP terbaru nomor 16 tahun 2018 tentang Satpol PP. Peraturan Pemerintah No. Kecamatan Mentebah. patroli; d. 6221, LL SETKAB : 25 HLM. menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat sesuai dengan tugas pokok dari Satpol PP No. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik. Pd,M. Latar Belakang. Badan Hukum. Pemerintah Indonesia mengeluarkan Peraturan Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja. Satuan Polisi Pamong Praja - Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018. 16 tahun 2018 tentang satuan Satpol PP pasal 5 yang memuat tugas Satpol PP adalah menegakkan perda dan perkada, serta menyelenggarakan ketertiban umum dan ketetraman perlindungan masyarakat. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil; 7. 12 tahun 2011; uu no. BAB III. Sejak ditandatanganinya Peraturan Pemerintah (PP). Dalam melaksanakan tugasnya, Satpol PP bertanggung jawab kepada. penyusunan program penegakan PerdaUndang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemeirntahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja bahwa Satpol PP berwenang: a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satpol PP; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Satpol PP,. Apel besar; dan e. Menurut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 16 Tahun 2018, Satpol PP adalah perangkat daerah yang dibentuk untuk menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman serta menyelenggarakan pelindungan masyarakat. 5 TUPOKSI DAN KEWENANGAN SATPOL PP (PP NO. 16 TH. Ketum FKBPPPN menegaskan sesuai regulasi yakni PP Nomor 16 Tahun 2018, Satpol PP seharusnya diangkat jadi PNS, bukan PPPK dan outsourcing. 3. (Satpol PP)- Kota Pekalongan, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekalongan, melaksanakan acara Bintek penyuluhan perundang-undangan yang diikuti oleh seluruh anggota Satpol PP Kota Pekalongan, Pada hari Sabtu, (13/7) bertempat di Ruang Amarta, Kantor Pemerintah Kota Pekalongan Narasumber yang mengisi bintek ini antara lain :. Hari ulang tahun Satpol PP; b. Lingkungan masyarakat yang tertib dan tenteram merupakan harapan setiap masyarakat tidak terkecuali masyarakat Kota Depok. Workshop Peningkatan Kapasitas Anggota Satpol PP dalam Menciptakan Ketertiban Umum. Bimtek Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Daerah Sesuai Permendagri No 1 Tahun 2023;Kasat Pol PP Hadiri Peringatan Hari Jadi Ke 64 Kabupaten Barito Selatan Tahun 2023; Satpol PP Ikuti Pembekalan Kader Terlatih Korem 102/PJG. R. 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja (322); Permendagri No. Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis SOP Satpol PP diatur oleh Kepala . Kecamatan Empanang. Bantuan & FAQ. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. Peraturan . “Jadi, PP Nomor 96 Tahun 2021 merupakan kompilasi atau penggabungan dari seluruh PP yang mengatur tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan. 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja (322); Permendagri No. 4. 8. 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja (242) Perda No. Anggota Satpol PP. Peraturan Pemerintah. 1 LATAR BELAKANG Rencana Kerja (Renja ) adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk. Pencabutan. sotk - SATPOL PP. Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 256 ayat (7) Undang-Undang No. Foto dan Video. Melakukan tindakan penertiban nonyustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada. Berpijak dari pentingnya peran satpol PP dalam menegakkan perda dan peraturan kepala daerah,. Created Date: 5/14/2018 5:52:40 PM Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah perangkat daerah yang dibentuk untuk menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman serta menyelenggarakan pelindungan masyarakat. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah perangkat daerah yang dibentuk untuk. Banyuasin No. PP Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja. Kecamatan Mentebah. ABSTRAK:. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, tugas pokok Satuan Polisi Pamong Praja Bimtek Peraturan Pemerintah No 16 Tahun 2018 tentang Satpol PP. Kode Etik. 3. Kepala;Permendagri No. Tentang Kami. Dalam rangka menciptakan kondisi tersebut, maka diperlukan berbagai upaya maksimal dalam melaksanakan amanat Pasal 11 PP No. “Pembentukan Satpol PP ditetapkan dengan Perda Provinsi dan Perda Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan,” bunyi Pasal 2 ayat (2) PP ini. SUMSEL (2461) » SE. 61/2021 – Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas & Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja. Tugas Satpol PP adalah: Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. pdf: peraturan bupati:Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa-Timur, Jawa-Tengah, Jawa-Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang. Bimtek Satpol PP adalah pelatihan yang berhubungan dengan polisi pamong praja. Anggota Satpol PP Membongkar Bangunan Permanen Ilegal. METADATA PERATURAN. PENDAHULUAN luar rumah dalam rangka mencegah Berdasarkan peraturan pemerintah No. Lingkungan masyarakat yang tertib dan tenteram merupakan harapan setiap masyarakat tidak terkecuali masyarakat Kota Depok. PP NO 16 TAHUN 2018 TENTANG SATUAN POLISI PAMONG PRAJA. deteksi dan cegahdini; b. Bernhard mengatakan, percepatan terkait penyusunan rancangan Permendagri tentang SOP Satpol PP dan Kode Etik Pol PP juga perlu dilakukan untuk mendukung pelaksanaan tugas Satpol PP di daerah, disamping sebagai tindak lanjut dari PP 16 tahun 2018 tentang Satpol PP namun juga termasuk dalam Program Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Kementerian Dalam Negeri (Prosundagri) Tahun 2022. UNDANG-UNDANG DASAR 1945 Pasal 18 ayat 6 (Bab VI : Pemerintah Daerah) UU No 23 Tahun 2014 (Pemerintah Daerah) - UU Nomor 9 Tahun 2015 (Perubahan Kedua atas UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah UNDANG-UNDANG Daerah) UU No 5 Tahun 2014 (Aparatur Sipil Negara) PP No 32 Tahun 2004 (Pedoman Satpol PP) PP No 6 Tahun. Perda Kota Malang Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Pp No 16 Tahun 2018 Tentang Satpol Pp. Berita Terkini. 16 Tahun 2018 tentang Satpol PP, yang meliputi kegiatan: a. -cita berbangsa dan bernegara guna terselenggaranya Pemerintahan Daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (. 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja ( Satpol PP ) Dasar hukum mengenai tugas dan tanggung jawab Satpol PP adalah Peraturan Pemerintah ( PP ) Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). 16 Tahun 2018 tentang Satpol PP, yang meliputi kegiatan: a. pembinaan dan penyuluhan; c. Reza : 0813 1603 9978. Disebutkan juga oleh Syaiful, berdasarkan PP No. PP No. PP Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja – Satuan Polisi Pamong Praja. 160 Lumajang Telp. com, JAKARTA — Pemerintah menyelesaikan Peraturan Pemerintah nomor 96/2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara . Maksud dan Tujuan a. 2016. Kecamatan Puring Kencana. SATPOL PP PROVINSI BENGKULU. 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja. Dasar Hukum :1. Berdasarkan peraturan ini, dalam melaksanakan tugasnya, Satpol PP berwenang: melakukan tindakan penertiban nonyustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas. Bimtek Peraturan Pemerintah No 16 Tahun 2018 tentang Satpol PP Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 256 ayat 7 Undang-Undang. Dalam melaksanakan. Kopassus: Jalan Berliku Korps Baret Merah. Tugas dan Fungsi Satpol PP Menurut Peraturan Pemerintah No. Jenis. Bimtek Satpol PP Peningkatan Kapasitas Anggota Polisi Pamong Praja dan Penegakan Perda Peraturan Pemerintah No 16 Tahun 2018 tentang Satpol PP Info Diklat dan Bimtek Nasional Keuangan & Aset Pusat dan Daerah ( HP. 16: Tahun: 2018: Tanggal Diundangkan: Kamis, 22 Maret 2018: Diunduh Sebanyak: 833. PERPRES No. Konkritnya berkenaan dengan salah satu urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yaitu ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat. PENEGAKAN PERATURAN DAERAH 1. Pelatihan Bidang Sosial; 19. Pelayanan Minimal. id : 299 hlm. Kecamatan Kalis. Secara lebih spesifik hal ini tertuang dalam ketentuan. 6, BD. Qanun Aceh No 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat. Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 256 ayat (7) Undang-Undang No. 1. Menu Utama Lanjut ke konten. id) – Rapat sosialisasi Peraturan Pemerintah tentang Satpol PP dan Permendagri tindak lanjutnya dilaksanakan oleh Direktorat Jendral Bina Administrasi Kewilayahan, Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, pada. UU No. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2018 Tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah; 14. PERAN SATPOL PP DALAM PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 15 TAHUN 2014 TENTANG PENGENDALIAN, PENGAWASAN, PENERTIBAN, DAN PEREDARAN MINUMAN BERALKOHOL (STUDI DI KECAMATAN WANGON KABUPATEN BANYUMAS) SKRIPSI . 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah pasal 225 ayat (1). Peraturan Pemerintah RI No. 6. Dalam rangka menciptakan kondisi tersebut, maka diperlukan berbagai upaya maksimal dalam melaksanakan amanat Pasal 11 PP No. Satuan Polisi Pamong Praja memiliki posisi yang vital pada penataan pasar dan Bimtek Peraturan Pemerintah No 16 Tahun 2018 Tentang Satpol PP. . pembinaan dan penyuluhan; c.